fbpx

Kuasa Hukum TBNK Yakin MA Tolak Permohonan Kasasi JaDi-Jo

JaDi-Jo Menggugat lagi

KOTAMOBAGU – Permohonan kasasi yang diajukan pasangan Jainuddin Damopolii dan Suhardjo Makalalag (JaDi-Jo) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditanggapi salah satu kuasa hukum pasangan Ir. Hj. Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan, SH. (TBNK), Sultan P. Tawil, SH., Senin (26/8).

Melalui sambungan telepon, Sultan mengatakan begitu menerima surat pemberitahuan dari PTUN Manado, terkait adanya permohonan kasasi dari pasangan JaDi-Jo, pihaknya langsung merespon dengan segera membuat kontra memori kasasi

“Tentu kami langsung merespon dengan menyampaikan kontra memori kasasi ke PTUN Manado beberapa waktu lalu, untuk diteruskan ke Mahmakan Agung,” ucap Sultan.

Ia juga menjelaskan mekanisme permohonan kasasi, dimana  Mahkamah Agung akan memeriksa  penerapan hukum atas keputusan para hakim dalam penetapan putusannya tersebut. Menurutnya Tim kuasa hukum TBNK berkeyakinan bahwa para hakim  sudah memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Yang jelas tingkat kasasi itu untuk memeriksa hal-hal mengenai penerapan hukum atas keputusan Judex facti, dan pastinya menurut kami selaku kuasa hukum TBNK, berdasarkan hasil persidangan kami berkeyakinan bahwa para hakim sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara ini,” tutur Sultan.

Saat ditanya peluang hasil permohonan kasasi JaDi-Jo tersebut,  Sultan optimis permohonan kasasi itu akan ditolak Mahkamah Agung.

“Saya haqul yakin permohonan itu akan ditolak,” ungkapnya.

Diketahui pada 5 Agustus 2019 pasangan JaDi-Jo mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Nomor 60-/B/2019/PT.TUN.MKS tanggal 8 Mei 2019, yang menolak permohonan pemohon (JaDi-Jo) untuk membatalkan SK KPUD Kota Kotamobagu Nomor 107/PL.03.7-Ktp/7174/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu tahun 2018.

Selain itu Pemohon (JaDi-Jo) juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan seluruh gugatannya, yaitu mewajibkan tegugat (KPUD KK) untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan KPUD Kotamobagu mencabut Surat Keputusan KPUD Kotamobagu Nomor 107/PL.03.7-Ktp/7174/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, sekaligus meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan tergugat (KPUD KK) untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pemohon kasasi (JaDi-Jo) sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Bagikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.