fbpx

Jainuddin: Selagi Masih Ada Pintu Peradilan, Tentu Kita Gunakan

KOTAMOBAGU – Pasangan Jainuddin Damopolii dan Suharjo Makalalag (Jadi-Jo) ternyata masih penasaran rasanya menduduki Kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu. Hal ini terlihat dari Permohonan kasasi yang diajukan Jadi-Jo ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurut Jainuddin Damopolii, MA merupakan salah satu pintu yang masih terbuka untuk mencari keadilan, sehingga pihaknya melayangkan surat permohonan Kasasi ke MA. Bahkan, Papa Et sapaan akrabnya berharap, MA bisa jelih melihat yang benar dan mana yang salah.

“MA sebagai pintu peradilan yang masih terbuka untuk mencari keadilan dan itu masih dimungkinkan oelh undang-undang. Insya Allah MA masih bias jelih melihat mana yang benar dan mana yang salah, disamping itu tentu semua kita serahkan sepenuhnya kepada proses dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan,” tulis Jainuddin melalui pesan WhatsUp, Senin (26/08/2018).

Ia juga mengatakan, apa yang mereka lakukan saat ini sebagai upaya mengawal hak-hak politik rakyat Kotamobagu yang telah mereka sumbangkan pada Pilwako tahun 2018 lalu . .

“Hal ini kami lakukan sebagai upaya mengawal hak-hak politik rakyat yang telah mereka sumbangkan dalam pesta demokrasi tahun 2018 yang lalu dan Sepanjang masih ada pintu peradilan yang terbuka, tentu kita gunakan” ungkapnya.

Diketahui pada 5 Agustus 2019 pasangan JaDi-Jo mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Nomor 60-/B/2019/PT.TUN.MKS tanggal 8 Mei 2019, yang menolak permohonan pemohon (JaDi-Jo) untuk membatalkan SK KPUD Kota Kotamobagu Nomor 107/PL.03.7-Ktp/7174/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu tahun 2018.

Selain itu Pemohon (JaDi-Jo) juga meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan seluruh gugatannya, yaitu mewajibkan tegugat (KPUD KK) untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan KPUD Kotamobagu mencabut Surat Keputusan KPUD Kotamobagu Nomor 107/PL.03.7-Ktp/7174/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, sekaligus meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan tergugat (KPUD KK) untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pemohon kasasi (JaDi-Jo) sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Bagikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.