fbpx

Modus Palsukan Nota, Kades Ini Selewengkan Dana Desa Rp 122 Juta

Kotamobagu.online– Mantan kepala Desa Taman Negeri, Way Bungur, Lampung Timur, Sugeng Kuswanto (47) didakwa menyimpangkan dana desa dengan modus memalsukan nota pembelian.
Dana desa yang diselewengkan mencapai Rp 122.612.500.

Jaksa penuntut umum (JPU) Muchamad Habi Hendarso mengatakan, laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dengan menyertakan nota pembelian.

“Untuk menyesuaikan, bendahara dan sekretaris mengumpulkan dan membuat sendiri nota pembelian bahan material,” kata Habi dalam sidang di PN Tanjungkarang, Jumat (27/12/2019).

Adapun pembelian tersebut meliputi semen, batu belah, dan pasir. Ada pula ongkos tukang untuk kegiatan bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

“Lalu atas perintah terdakwa, keduanya merekayasa jumlah pembelian maupun pembayaran pada nota tersebut dengan cara menulis ulang dan hanya menyesuaikan dengan RAB (rencana anggaran biaya) yang tertuang dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah ditetapkan oleh terdakwa,” ucapnya.

Masih kata Habi, terdakwa memerintahkan bendahara dan sekretaris memalsukan tanda tangan penerima pembayaran atau penyedia barang yang tertera pada bukti kas pengeluaran.

“Terdakwa juga ikut menandatangani bukti kas pengeluaran tersebut,” tandasnya.

Kepala Desa Taman Negeri Sugeng Kuswanto berdalih dana Rp 122.612.500 digunakan untuk membeli material.

JPU Muchamad Habi Hendarso mengatakan, sebelumnya terdakwa meminta uang kepada bendahara untuk belanja material.

“Pada tanggal 3 Juli 2017 terdakwa meminta uang Rp 303.600.000. Namun, terdakwa hanya membelanjakan uang senilai Rp 180.987.500,” kata PJU

Sugeng Kuswanto (47) dituntut hukuman dua tahun dan enam bulan penjara.

JPU Muchamad Habi Hendarso mengatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

“Terdakwa juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta  membayar uang pengganti sebesar Rp 122.612.500. apabila dalam 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita. Apabila harta yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dapat dikenakan dengan pidana penjara pengganti selama 1 tahun 3 bulan,” jelas JPU.

Sumber: tribunnews

Bagikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.