fbpx

Hampir Semua Perusahaan di Kotamobagu Belum Terapkan UMP, Ini Alasannya!

KOTAMOBAGU– Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Perusahaan di Kota Kotamobagu bagi karyawan masih belum terpenuhi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kotamobagu Imran Golonda, mengungkapkan lebih dari 60 persen perusahaan di Kota Kotamobagu belum menerapkan UMP tahun 2020.

“Perusahaan belum mampu menerapan sistem UMP itu, karena faktor income perusahaan atau perusahaan mereka belum bisa memenuhi,” ungkap Imran, Kamis (22/01/2020).

Meski begitu, pihaknya masih memaklumi dan tidak memaksakan perusahaan untuk menerapkan UMP karena alasan income. Namun, Ia juga akan mengirimkan petugas untuk mengevaluasi perusahaan penerapan sistem pengupahan standar minimum daerah.

“Kita masih memaklumi itu, karena ketika UMP diterapkan atau dinaikkan, perusahaan juga tidak mau rugi, sehingga mereka juga mengharapkan target kinerja pekerja, supaya bisa sesuai,” jelasnya.

Diketahui, penetapan UMP Sulut tahun 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Nomor 408 tanggal tanggal 24 Oktober tahun 2019, yang dimana UMP sebelumnya, Rp 3.051.067, naik 8,51 persen di tahun 2020 menjadi Rp 3.310.732

Dimana, Gubernur Sulut, menyebutkan penetapan ini sudah melewati kajian dan pertimbangan berdasarkan legal dan formal, seperti Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Nomor 08/DEPERPROV/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pengupahan UMP tahun 2020.

Gubernur juga menegaskan, UMP Sulut 2020 ini wajib dipenuhi, jika tidak, ada sanksi menanti bagi perusahaan.

Bagikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.