fbpx

Gelar Sosialisasi, Bawaslu Bolsel Kembali Ingatkan Netralitas ASN

BOLSEL – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan gencar melakukan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Netralitas ASN Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bertempat di Balai Desa Popodu, Kamis (12/3/2020) tadi.

Kegiatan di buka langsung Pimpinan Bawaslu Koordinator Divisi Pengawasan Kifli Y Malonda, ST. Dalam sambutannya mengatakan Bawaslu terus mengupayakan netralitas ASN dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu tahun 2020.”Beberapa minggu kemarin Bawaslu sudah melaksanakan sosialisasi kepada Kepala Desa (sangadi) beserta aparat.

Lebih lanjut kifli menjelaskan sebanyak 276 Kabupaten, Kota akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2020 baik pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati , Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”Menjadi tanggung jawab dan kewajiban Bawaslu untuk menyampaikan netralitas ASN melalui kegiatan sosialisasi. Karena itu mari kita menjaga dan saling mengingatkan untuk mengantisipasi sebab Pilkada 2017 – 2019 ada ASN yang terindikasi terlibat pidana pemilu,”Ujar Kifli.

Sementara Asisten I Ramli Abdul Madjid, S.Pd.
menyampaikan daerah yang melaksanakan pilkada seretnak tahun 2020 ada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 Kota seluruh indonesia. Pelaksanaan Pilkada diharapkan ASN dapat menjaga netralitas dan profesionalitas sebagai abdi negara.

Menurutnya, seluruh Daerah di Negara Republik Indonesia memiliki aturan memgenai dasar hukum netralitas seperti UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN, UU N0 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korns dan Kode Etik PNS, Perpem NO 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS Permen N0 11 tahun 2017 tetang manajemen PNS.”Netralitas masuk dalam asas UU ASN pasal 2 dan 3 mengenai prinsip dan kode etik PNS, Seluruh ASN di ikat oleh asas tersebut,” Tegas Ramli.

Berhubung dengan itu, Jerry Sumampow yang merupakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KASI) menuturkan semua program Pemerintah Daerah yang sudah melalui mekanisme aturan dan soal – soal administrasi Daerah bisa di laksanakan.”Jadi mekanismenya dari musrenbang dirumuskan jadi program Daerah kemudian dijadikan program oleh Kepada Daerah dan di usulkan kepada DPRD itu tidak bisa dilarang,” Terang Jerry yang juga narasumber pada kegiatan tersebut.

Bukan itu saja, ia mengungkapkan bagi seluruh incumbent harus lebih hati – hati terhadap program setelah di tetapkan sebagai calon lagi karena ada potensi di persoalan dan di gugat.”Memang kerumitan pasal 71 dalam UU tentang Pilkada itu tidak bisa di larang sekarang, apalagi mekanisme administrasi dan aturan yang terkait dengan pembuatan program tidak bisa di larang. maka harus hati – hati karena itu berpotensi di gugat setelah penetapan calon,” Tandasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Koordinator  Arthur Warokah, ST. Pimpinan dan ASN Lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Advertorial

Bagikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.